Viral,Tong Sampah Senilai Rp 9,6 Miliar mendapatkan Sorotan Bagi WargaNet, Berikut Penjelasannya

Jakarta - Pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno kembali mendapat sorotan. Penyebabnya, pengadaan 2.600 tong sampah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Pengadaan tong sampah itu mendapat sorotan warga net dan viral di media sosial karena nilai benda buatan Jerman tersebut mencapai Rp 9,6 miliar.

Tak ingin masalah jadi berlarut, Pemprov DKI Jakarta pun langsung mengklarifikasi. Kepala Dinas LH DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, harga tong sampah yang dibeli DKI lebih murah dari pasaran. DKI membeli dengan harga Rp 3,6 juta untuk satu tong.

"Dibandingkan dengan toko online atau seperti di Ace Hardware, ini malah lebih mahal. Di sana bisa Rp 4,4 juta untuk satuannya dan itu buatan China yang belum bersertifikasi," ujar Isnawa, Senin 4 Juni 2018.

Isnawa juga menjelaskan beberapa kelebihan tong sampah Jerman itu. Pertama tong memiliki standar internasional sehingga lebih berkualitas. Selain itu, pengadaan barang tersebut masuk dalam e-catalog.

"Itu kan e-catalog ya, berarti LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah) dong. Jadi bukan kami yang ketemu sama penyedia jasanya. LKPP kan sudah mengerti kualitasnya," ujar Isnawa.

Menurut Isnawa, tong sampah didatangkan oleh PT Groen Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam bidang waste management dan perangkat pendukungnya.

"Ini bukan perusahaan abal-abal, memang dia bergerak di bidang itu," kata dia.

Menurutnya, Dinas LH sudah membeli tong sampah itu sejak 2016, meski tidak selalu dari Jerman. Pada 2016, Dinas LH membeli 296. Kemudian membeli lagi 1.500 unit pada 2017, sedangkan pada 2018, Dinas LH membeli lagi 2.600 unit.

Pada 2018, Dinas LH akan tetap melakukan pengadaan tempat sampah standar internasional tersebut.

"Masih butuh 3.800 lagi, tahun depan kami cicil," ucapnya.

Dengan adanya peralatan yang lebih modern, ucap Isnawa, Pemprov ingin melakukan modernisasi pengelolaan sampah. Sebab, selama ini proses pengumpulan sampah dari rumah ke rumah menuju TPST Bantargebang masih tradisional, yakni hanya dengan gerobak. Dengan adanya tong tersebut, maka proses tersebut akan lebih efisien.

"Coba saja hitung berapa kali sampah itu naik turun untuk bongkar muat," imbuhnya

Pengadaan Sejak 2015

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut angkat bicara mengenai pengadaan tong sampah buatan Jerman dengan anggaran mencapai Rp 9,6 miliar.

Anies pun menceritakan asal mula pembelian tong seharga Rp 3,6 juta itu. Menurut dia, pengadaan tempat sampah itu sudah sejak 2015 lalu.

"DKI menganggarkan pada 2015 untuk 2016 pembelian truk sampah. Istilahnya truck compactor. Kemudian di 2016 dianggarkan untuk pembelian tempat sampahnya yang compatible dengan truck compactor itu,” kata Anies di Polda Metro Jaya, Selasa (5/6/2018).

Menurut Anies Baswedan, tong sampah itu untuk menunjang truk sampah DKI yang sudah lebih modern.

"Jadi, awalnya adalah truknya dulu. Sesudah truk kemudian tempat sampahnya dan tempat sampahnya diadakan pada 2017. Nah, pemilihannya mengikuti barang yang tersedia di LKPP. Jadi barang itu bukan dapat melalui tender, tapi melalui pembelian lewat e-katalog,” kata Anies.

Menurut Anies, tong sampah dan truck compactor memiliki keistimewaan, yakni truk dapat mengolah sampah dan tong dapat membawa sampah hingga ke depan truk, sehingga lebih efisien.

"Truknya compactor, artinya barang (sampah) dimasukkan dan di-press di situ, sehingga saat menggunakan alat ini, maka petugas akan membawa ke depan truknya, lalu diangkat masuk ke dalam truk lalu dipadatkan, jadi itu yang menjadi unik di sini,” kata Anies Baswedan.

Mantan Mendikbud itu mengatakan, Jakarta bukan satu-satunya kota yang menggunakan tong sampah itu. Sebab, Surabaya dan kota lain sudah lebih dahulu menggunakannya.

"Surabaya sudah menggunakan sejak 2013, kemudian daerah lain yang menggunakan ada, Probolinggo, Bandung, Medan, Palembang, Malang, ini banyak daftarnya," Anies menandaskan.

Kasus Pohon Palsu

Tong sampah bukan satunya-satunya program Anies-Sandi yang disorot pekan ini. Kasus lain, pohon palsu di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka mendapat sorotan publik. Proyek pohon palsu tersebut disebut-sebut menghabiskan anggaran Rp 8,52 miliar.

Tak ingin merembet, Anies Baswedan pun langsung angkat suara. Menurut Anies, pohon itu merupakan barang lama yang disimpan oleh jajarannya.

"Itu kan barang dari gudang. Katanya dari gudang, tapi belum dapat laporan resmi. Tapi secara lisan saya dengar itu dari gudang dan sekarang dikembalikan lagi ke gudang," ujar Anies Baswedan di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta, Jumat 1 Juni 2018.

Menurut Anies, pengadaan pohon-pohon tersebut sudah ada sejak tahun lalu. Saat ditanya waktu tepatnya, Anies menyatakan akan memeriksanya terlebih dahulu.

"Nanti saya cek dulu, saya enggak mau berspekulasi. Sesudah lengkap nanti saya sampaikan, karena ini bukan sekadar untuk ramai-ramai di sosmed, kita ini menjalankan pemerintahan. Jadi kita tata," tegas dia.

Saat disinggung soal dugaan pihak DKI menggelontorkan dana hingga Rp 8 miliar untuk pengadaan barang tersebut, Anies menampiknya.

"Kalau barangnya sudah dari tahun lalu, masa (Rp 8 miliar)," kata Anies.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan, pihaknya telah menyetop pemasangan lampu hias berupa pohon imitasi di sepanjang Jalan Thamrin dan Merdeka Barat. Dia mengatakan, pemasangan murni inisiatif dari Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat.

Sandiaga mengaku sangat mengapresiasi adanya inisiatif, meski tidak tahu adanya lampu berbentuk pohon imitasi tersebut. Tetapi, kata dia, alangkah lebih baik apabila disosialisasikan terlebih dahulu.

"Inisiatif itu sangat didorong dalam suatu manajemen. Tapi sayangnya inisiatif ini tidak didiskusikan, tidak disosialisasikan dengan baik. Saya dan Pak Gubernur tidak pun disosialisasikan," ujar Sandiaga usai upacara Hari Lahir Pancasila di Monas, Jakarta Pusat, Jumat 1 Juni 2018.

Oleh karena itu, Sandiaga berterima kasih atas partisipasi dari warga masyarakat melalui media sosial yang aktif memberikan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Begitu kami berterima kasih dari warganet, juga dari masyarakat memberikan masukan kepada kita, kita langsung setop. Dan kita langsung hentikan dan kembalikan seperti sedia kala," papar dia.

Ia pun meminta kepada Kepala Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat agar sebelum melakukan kebijakan dapat menyosialisasikannya terlebih dahulu.